PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2014

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146 TAHUN 2014
TENTANG
KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Pengertian Kurikulum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua dimensi kurikulum. Dimensi pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2014/2015 memenuhi kedua dimensi tersebut.

2. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pendidikan harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik sebagai dasar anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Masa usia dini adalah masa emas perkembangan anak dimana semua aspek perkembangan dapat dengan mudah distimulasi. Periode emas ini hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pengembangan menyeluruh yang melibatkan aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.
Penelitian menunjukkan bahwa masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupannya. Menurut ahli neurologi, pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 milyar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika berusia 8 sampai 18 tahun. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa stimulasi pada usia lahir-3 tahun ini jika didasari pada kasih sayang bahkan bisa merangsang 10 trilyun sel otak. Namun demikian, dengan satu bentakan saja 1 milyar sel otak akan rusak, sedangkan tindak kekerasan akan memusnahkan 10 miliar sel otak.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan potensi tersebut adalah dengan program pendidikan yang terstruktur. Salah satu komponen untuk pendidikan yang terstruktur adalah kurikulum.

B. Karakteristik Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:
1. mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi: aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahun, dan keterampilan;
2. menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan;
3. menggunakan penilaian autentik dalam memantau perkembangan anak; dan
4. memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran.

C. Tujuan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya.

II. KERANGKA DASAR KURIKULUM
A. Landasan Filosofis
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan sejumlah landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi anak agar menjadi manusia Indonesia berkualitas sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.
Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan menggunakan landasan filosofis sebagai berikut.

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sehingga pendidikan diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Sehubungan dengan itu, Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dirancang untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang luas bagi anak agar mereka bisa memiliki landasan untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, serta mengembangkan kemampuan sebagai pewaris budaya bangsa yang kreatif dan peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa.
2. Anak adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk memberi inspirasi dan rasa bangga pada anak. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini memposisikan keunggulan budaya untuk menimbulkan rasa bangga yang tercermin, dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan berbangsa.
3. Dalam proses pendidikan, anak usia dini membutuhkan keteladanan, motivasi, pengayoman/perlindungan, dan pengawasan secara berkesinambungan sebagaimana dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi: ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
4. Usia dini adalah masa ketika anak menghabiskan sebagian besar waktu untuk bermain. Karenanya pembelajaran pada PAUD dilaksanakan melalui bermain dan kegiatan-kegiatan yang mengandung prinsip bermain.

B. Landasan Sosiologis
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Satuan PAUD merupakan representasi dari masyarakat yang beragam baik dari aspek strata sosial-ekonomi, budaya, etnis, agama, kondisi fisik maupun mental. Untuk mengakomodasi keberagaman itu, Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan secara inklusif untuk memberi dasar terbentuknya sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan.

C. Landasan Psiko-Pedagogis
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan mengacu pada cara mendidik anak sebagai individu yang unik, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda, dan belum mencapai masa operasional konkret, dan karenanya digunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak.
D. Landasan Teoritis
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal penyelenggaraan pendidikan. Standar tersebut terdiri dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Proses pengembangan kurikulum secara langsung berlandaskan pada empat standar yakni standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Sementara itu, empat standar lainnya dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung implementasi kurikulum.
Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi anak untuk mengembangkan kemampuan yang berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini menerapkan pembelajaran dalam bentuk pemberian pengalaman belajar langsung kepada anak yang dirancang sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan usia anak.

E. Landasan Yuridis
Landasan yuridis Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

III. STRUKTUR KURIKULUM
Struktur Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan lama belajar.

A. Muatan Kurikulum
Muatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini berisi program-program pengembangan yang terdiri dari:
1. Program pengembangan nilai agama dan moral mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain.
2. Program pengembangan fisik-motorik mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain.
3. Program pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain.
4. Program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain.
5. Program pengembangan sosial-emosional mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain.
6. Program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni dalam konteks bermain.

B. Kompetensi Inti
Kompetensi Inti Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan gambaran pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun.
Kompetensi Inti mencakup:
1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual.
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial.
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan.
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.
Uraian tentang kompetensi PAUD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
KOMPETENSI INTI
KI-1 Menerima ajaran agama yang dianutnya
KI-2 Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, tanggungjawab, jujur, rendah hati dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman
KI-3 Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar, dan mengomunikasikan melalui kegiatan bermain
KI-4 Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia

C. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada Kompetensi Inti.
Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan awal anak serta tujuan setiap program pengembangan. Kompetensi Dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti yaitu:
1. Kelompok 1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
2. Kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
3. Kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
4. Kelompok 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.
Uraian dari setiap Kompetensi Dasar untuk setiap kompetensi inti adalah sebagai berikut:
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

KI-1. Menerima ajaran agama yang dianutnya 1.1. Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaan-Nya
1.2. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan
KI-2. Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman 2.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat
2.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu
2.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif
2.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis
2.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
2.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan
2.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar (mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara) untuk melatih kedisiplinan
2.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian
2.9. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya
2.10. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran kepada orang lain
2.11. Memiliki perilaku yang dapat menye-suaikan diri
2.12. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggungjawab
2.13. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
2.14. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman
KI-3. Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; dan mengomunikasikan melalui kegiatan bermain 3.1. Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari
3.2. Mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia
3.3. Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus
3.4. Mengetahui cara hidup sehat
3.5. Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif
3.6. Mengenal benda-benda disekitarnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya)
3.7. Mengenal lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi)
3.8. Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll)
3.9. Mengenal teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dll)
3.10. Memahami bahasa reseptif (menyimak dan membaca)
3.11. Memahami bahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal)

3.12. Mengenal keaksaraan awal melalui bermain
3.13. Mengenal emosi diri dan orang lain
3.14. Mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri
3.15. Mengenal berbagai karya dan aktivitas seni
KI-4. Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia 4.1. Melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa
4.2. Menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia
4.3. Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus
4.4. Mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat
4.5. Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif
4.6. Menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya) melalui berbagai hasil karya
4.7. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi) dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh
4.8. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll) dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh
4.9. Menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dll)
4.10. Menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif (menyimak dan membaca)
4.11. Menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal)
4.12. Menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya

4.13. Menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar
4.14. Mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan minat diri dengan cara yang tepat
4.15. Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media

D. Lama Belajar
1. Lama belajar merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun. Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka.
2. Kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar sebagai berikut.
a. kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu;
b. kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu; dan
c. kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu.
3. Satuan PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram.

Tabel Struktur Program Pengembangan dan Lama Belajar PAUD
Program Pengembangan Kompetensi Lahir-2 tahun 2-4 tahun 4-6 tahun
1. Moral dan agama
2. Fisik-Motorik
3. Kognitif
4. Bahasa
5. Sosial emosional
6. Seni A. Sikap Spiritual
B. Sikap Sosial
C. Pengetahuan
D. Keterampilan 120 menit per minggu 360 menit per minggu 900 menit per minggu
terdiri atas
540 menit tatap muka dan 360 menit pengasuhan terprogram 900 menit per minggu 150 menit untuk 6 pertemuan per minggu atau 180 menit untuk 5 pertemuan per minggu

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR   84   TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :        bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  182  ayat  (11)

dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tentang  Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat       :	1.	Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem
		Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun   2003   Nomor   78,   Tambahan   Lembaran   Negara
		Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang  Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan                     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang            Undang     Nomor     32     tahun     2004     tentang Pemerintahan         Daerah     (Lembaran     Negara     Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian                          Urusan    Pemerintahan    antara    Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara       Republik    Indonesia    Tahun    2010    Nomor    23, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

5105)    sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan

Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2010  tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

5157);

5.	Peraturan    Presiden	Nomor    47    Tahun    2009	tentang
	Pembentukan     dan	Organisasi     Kementerian	Negara

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan

Peraturan    Presiden    Nomor    13    Tahun    2014    tentang

Perubahan   Kelima   Atas   Peraturan   Presiden   Nomor   47

Tahun    2009    tentang    Pembentukan    dan    Organisasi

Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan                       Organisasi,    Tugas,    dan    Fungsi    Eselon    I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor   14 Tahun

2014 tentang Perubahan Kelima Atas  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan      Kabinet     Indonesia     Bersatu     Jilid     II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor  54/P Tahun 2014;

8. Peraturan      Menteri  Pendidikan  Nasional      Republik Indonesia    Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun                 2012     tentang     Organisasi     dan     Tata     Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah   beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri           Pendidikan    Nomor    25    tahun    2014    tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :        PERATURAN   MENTERI    PENDIDIKAN   DAN   KEBUDAYAAN TENTANG   PENDIRIAN   SATUAN   PENDIDIKAN   ANAK   USIA DINI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.   Pendidikan  Anak  Usia  Dini  yang  selanjutnya  disingkat  PAUD  adalah  suatu upaya  pembinaan  yang  ditujukan  kepada  anak  sejak  lahir  sampai  dengan

usia   6   (enam)   tahun   yang   dilakukan   melalui   pemberian   rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2.   Pendirian  satuan  PAUD  adalah  proses  atau  cara  mendirikan  satuan  PAUD

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

3.   Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.

4.   Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

5.   Taman  Kanak-kanak  Luar  Biasa  yang  selanjutnya  disingkat  TKLB  adalah

salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

6.   Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan  PAUD  jalur  pendidikan  nonformal  yang  menyelenggarakan  program

pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

7.   Taman  Penitipan  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  TPA  adalah  salah  satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

8.   Satuan  pendidikan  anak  usia  dini  sejenis  yang  selanjutnya  disebut  SPS

adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan

6  (enam)  tahun  secara  mandiri  atau  terintegrasi  dengan  berbagai  layanan

kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

9.   Pendidik  PAUD  adalah  guru,  tutor,  guru  pendamping,  tutor  pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada

satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

10. Tenaga  kependidikan  PAUD  adalah  pengawas/penilik,  kepala,  tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan

PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.

11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,   kepentingan   masyarakat   setempat   berdasarkan   prakarsa masyarakat,   hak   asal   usul,   dan/atau   hak   tradisional   yang   diakui   dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12.   Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang pendidikan nasional.

13. Dinas adalah dinas atau suku dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

14.   Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  selanjutnya  disebut  SKPD  adalah  unsur

pembantu bupati/walikota yang ditunjuk dalam penyelenggaraan perizinan di kabupaten/kota.

15.   Direktur  Jenderal  adalah  direktur  jenderal  yang  menyelenggarakan  urusan

pemerintahan di bidang PAUD.

Pasal 2 (1)  Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

a.   pemerintah kabupaten/kota;

b.   pemerintah desa;

c.   orang perseorangan;

d.   kelompok orang; atau e.       badan hukum.

Pasal 3

(1)  Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan    warga   negara   Indonesia   yang   cakap   hukum   berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian   persekutuan   perdata   untuk   mendirikan   satuan   PAUD   sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.

(3)  Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 4

(1)  Persyaratan pendirian TK/TKLB terdiri atas:

a.   persyaratan administratif; dan b.   persyaratan teknis.

(2)  Persyaratan administratif pendirian TK/TKLB terdiri atas:

a.   fotokopi identitas pendiri;

b.   surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;

c.   susunan pengurus dan rincian tugas;

(3)  Persyaratan teknis pendirian TK/TKLB terdiri atas:

a.   hasil penilaian kelayakan;

b.   Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB;

c.    Rencana  pencapaian  standar  penyelenggaraan  TK/TKLB  paling  lama  3 (tiga) tahun.

(4)  Hasil  penilaian  kelayakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a meliputi:

a.   dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan

yang  akan  digunakan  untuk  penyelenggaraan  TK/TKLB  yang  sah  atas

nama pendiri;

b.   fotokopi  akta  notaris  dan  surat  penetapan  badan  hukum  dalam  bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang

hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan   yang   menunjukkan   adanya   hubungan   dengan   organisasi induk; dan

c.   data   mengenai   perkiraan   pembiayaan   untuk   kelangsungan   TK/TKLB

paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

(5)  RIP TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:

a.   visi dan misi;

b.   kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);

c.   sasaran usia peserta didik;

d.   pendidik dan tenaga kependidikan;

e.   sarana dan prasarana;

f.    struktur organisasi;

g.   pembiayaan;

h.   pengelolaan;

i.    peran serta masyarakat; dan

j.    rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.

(6) Dokumen    rencana    pencapaian    standar    penyelenggaraan    TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

Pasal 5

(1)  Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:

a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis.

(2)  Persyaratan administratif pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:

a. fotokopi identitas pendiri;

b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan c. susunan pengurus dan rincian tugas.

(3)  Persyaratan teknis pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:

a. hasil penilaian kelayakan;

b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

(4)  Hasil  penilaian  kelayakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a meliputi:

a.   dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri;

b.   dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan,  atau  badan  lain  sejenis  dari  kementerian  bidang  hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan

c.   data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB/TPA/SPS

paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

(5) Dokumen   rencana   pencapaian   standar   penyelenggaraan   KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

Pasal  6

Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

a.   Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala

dinas  atau  kepala  SKPD  melalui  kepala  dinas  atau  pejabat  yang  ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.

b.   Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1)   data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau

SPS  yang  telah  ada  dan  yang  akan  didirikan  dengan  jumlah  penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;

2)   data  mengenai  perkiraan  jarak  TK/TKLB,  KB,  TPA,  dan/atau  SPS  yang

akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;

3)   data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA,

dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;

4)   ketentuan  penyelenggaraan  satuan  PAUD  ditetapkan  oleh  pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

c.    Berdasarkan  hasil  telaahan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b,  kepala dinas:

1)   memberi  persetujuan  atau  penolakan  atas  permohonan  izin  pendirian

satuan PAUD; atau

2)   memberi   rekomendasi   kepada   kepala   SKPD   atas   permohonan   izin

pendirian satuan PAUD.

d.   Kepala dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan

PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima kepala

dinas.

Pasal 8

Izin pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 huruf d berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Pasal 9

(1)  Menteri atau Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendirian satuan PAUD secara nasional, meliputi:

a.   penetapan pedoman pendirian satuan PAUD;

b.   koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan

c.   fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

(2) Gubernur atau kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendirian satuan PAUD di wilayah provinsi, meliputi:

a.   koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan

b.   fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

(3)  Bupati/walikota  atau  kepala  dinas  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan atas            pelaksanaan   pendirian   satuan   PAUD   di   wilayah   kabupaten/kota, meliputi:

a.   koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan b.   fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1) Bupati/walikota u.p. kepala dinas kabupaten/kota melaporkan pendirian, perubahan,  dan  penutupan  satuan  PAUD  di  wilayahnya  kepada  gubernur u.p. kepala dinas provinsi.

(2)  Gubernur u.p. kepala dinas provinsi melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan   satuan   PAUD   di   wilayahnya   kepada   Menteri   u.p.   Direktur Jenderal.

(3)  Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Perubahan satuan PAUD berupa:

a.   perubahan nama;

b.   perubahan bentuk;

c.   perubahan pendiri antarmasyarakat;

d.   perubahan status; dan/atau e.       perubahan lokasi.

Pasal 13

Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.

Pasal 14

Pendiri  mengajukan  izin  perubahan  bentuk  satuan  PAUD  kepada  kepala  dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 15

Pendiri   mengajukan   izin   perubahan   pendiri   satuan   PAUD   antarmasyarakat kepada  kepala  dinas  atau  kepala  SKPD  melalui  kepala  dinas  dengan melampirkan  dokumen  serah  terima  satuan  PAUD  dari  pendiri  lama  kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 16

Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan  oleh  masyarakat  atau  pemerintah  desa  menjadi  satuan  PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala dinas atau kepala   SKPD   melalui   kepala   dinas   dengan   melampirkan   surat   keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Pasal 18

(1)  Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:

a.   satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;

dan/atau

b.   satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

(2)  Penutupan  satuan  PAUD  dilakukan  oleh  kepala  dinas  atau  kepala  SKPD dengan  mencabut  izin  pendirian  satuan  PAUD  berdasarkan  rekomendasi kepala dinas.

(3)  Penutupan   satuan   PAUD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diikuti dengan:

a.   penyaluran/pemindahan      peserta      didik,      pendidik,      dan      tenaga

kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;

b.   penyerahan  sumber  daya  milik  negara  dan  dokumen  lainnya  kepada

kepala dinas;

c.    penyerahan    aset    milik    satuan    PAUD    yang    diselenggarakan    oleh masyarakat    dapat    diserahkan    kepada    satuan    PAUD    lainnya    yang

ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) KB,  TPA,  dan/atau  SPS  sebagai  program  pendidikan  nonformal  dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan                     belajar    masyarakat,    majelis    taklim,    atau    satuan    pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program.

(2) Izin penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan pendirian satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan,  tata  cara  pendirian,  perubahan dan penutupan satuan PAUD ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

(1)    Pendirian  satuan  PAUD  di  luar  negeri  diatur  dalam  Peraturan  Menteri tersendiri.

(2)    Pendirian  satuan  PAUD  layanan  khusus  dan  satuan  PAUD  kerja  sama dengan                  lembaga   asing   dilakukan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan perundang-undangan.

(3)    Izin   pendirian   yang   telah   dimiliki   satuan   PAUD   sebelum   berlakunya Peraturan   Menteri   ini   dinyatakan   tetap   berlaku   sampai   batas   waktu pemberian izin habis atau paling lama 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah sepanjang mengatur tentang  pendirian  Taman  Kanak-kanak/Taman  Kanak  –  kanak  Luar  Biasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundan gan  Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal  29 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1279

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001